Untitled Document
Untitled Document
02 Mei 2017
Para petinggi GAFATAR, Ahmad Mussaddeq cs menghadapi tuntutan Jaksa.

GAFATAR  telah dilarang di Indonesia setelah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/JA/02/2016, dan Nomor 233-865 Tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut, dan/atau Simpatisan Organisasi  Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau Dalam Bentuk Lainnya untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. SKB tersebut dikeluarkan pada 24 Maret 2016.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan ajaran Gafatar dianggap sesat dan menyesatkan karena setelah dipelajari dan didalami, ormas ini merupakan metamorfosis dari ajaran yang pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2007, yakni Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

Jaksa Agung berharap mantan pengikut Gafatar mau memahami, menyadari, dan mematuhi SKB tersebut , untuk tidak lagi menyebarkan ajaran mereka yang dianggap sesat dan menyesatkan itu. Ia juga berharap mereka yang sempat bergabung dengan Gafatar dan ikut organisasi itu bermigrasi ke daerah lain, kini diterima kembali dengan baik di kampung halamannya setelah lepas dari Gafatar.

Drs. H. Abdussalam als. Ahmad Mussaddeq, pendiri Al-Qiyadah Al-Islamiyah merupakan cikal bakal Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Selain Musadeq, mantan Ketua Umum Gafatar Mahful Muis Tumanurung dan Andry Cahya juga ditahan.

 

Pada hari rabu, 8 Februari 2017, Ahmad Musadeq cs menghadapi tuntutan  dari Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Jaksa Penuntut umum yang terdiri dari : Abdul Rauf, S.H, Evrin Halomoan Harahap, S.H. dan Didit Koko P, S.H.  menyatakan kepada para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama ( Pasal 156 huruf a jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP) dan melakukan makar ( Pasal 110 ayat (1) jo pasal 107 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1). Para JPU membacakan tuntutannya sekitar kurang lebih satu jam.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana kepada para terdakwa jaksa penuntut umum mengemukakan hal-hal yang mejadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

-               Perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat.

-               Para terdakwa telah mengulangi perbuatan tindak pidana, yaiyu penistaan agama (recidive).

Hal-hal yang meringankan :

-               Para terdakwa menyesali perbuatannya.

-               Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya.

-               Para terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan di persidangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, JPU menuntut supaya majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mahful Muis dan terdakwa II Ahmad Mussaddeq dengan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun penjara. Untuk terdakwa III Andry Cahya dengan pidana penjara selama 10 tahun.


Video
Login
Id User
:
Password
:
Kalender

 

Februari 2020

Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Tautan
Banner
Tautan
Hits
: 1556030
Pengunjung Hari Ini
: 501
Total Pengunjung
: 316557
Pengunjung Online
: 3
Tautan
Copyright © 2017. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR. All Rights Reserved.