ISTIGHOSAH DALAM RANGKA MEMPERINGATI TAHUN BARU ISLAM 1435 H - 15/11/2013 JADWAL SIDANG HARI SELASA - 27/11/2012 JADWAL SIDANG HARI SELASA TANGGAL 20 NOVEMBER 2012 - 20/11/2012 JADWAL SIDANG HARI RABU - 21/11/2012 JADWAL SIDANG HARI SENIN - 19/11/2012
kantor kejari-jaktim
Jl. D I PANJAITAN BY PASS JATINEGARA
JAKARTA TIMUR
TELEPON : 021-819 6007 / 819 1909
Home » News » Kejati DKI Memeriksa Pejabat P2T
Post : 28-September-2012 | Hits : 1223

Kejati DKI Memeriksa Pejabat P2T

Sejumlah pejabat pada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan instansi lainnya di Kotamadya Jakarta Timur (Jaktim) akan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi relokasi tanah berikut bangunan Panti Sosial Bina Insani (PSBI) Bangun Daya 3 Pondok Bambu.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Didiek Darmanto menjelaskan hal itu melalui Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Albert N di Jakarta, akhir pekan lalu. Didiek berkeyakinan ada beberapa pejabat akan menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,6 miliar lebih itu.

"Kejati DKI Jakarta sendiri baru meningkatkan tahapan penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sekarang ini," kata Kapuspenkum Kejati DKI, Albert.

Namun indikasi adanya tindak kejahatan korupsi pada proyek relokasi PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu, Jakarta Timur, tidak disangsikan lagi. Bahkan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut sudah dapat ditaksir.

Berdasarkan hasil penyelidikan tim penyelidik Kejati DKI Jakarta, modus dugaan korupsi itu dengan cara menggelembungkan harga tanah lokasi PSBI Bangun Daya 3 di lokasi baru di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Untuk kejahatan itu, negara pun dirugikan Rp 1.639.288.000,-.

Menurut Albert N, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sesungguhnya telah diatur sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No 36 tahun 2005. Sedangkan penetapan NJOP/SPPT PBB sebagaimana diatur UU No 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU No 12 tahun 1994 jangka waktunya satu tahun takwim. Itu berarti dasar pembayaran ganti rugi tanah adalah SPPT PBB yang ditandatangani 5 Januari 2006.

Author : kejaksaan.go.id | Beri Komentar

ditampilkan 0 s/d 0 dari (0) komentar
KOMENTAR ANDA (0) :



ASEP SONTANI SUNARYA, SH, CN
KEPALA SEKSI INTELIJEN


BHAKTI SOSIAL IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

Idhul Adha

Gedung Kejari

Fasilitas Kejari

Profil Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Test Funny Video

Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Mahkamah Agung RI
Walikotamadya Jakarta Timur
Kejari Jakarta Utara
Kejari Jakarta Selatan

SOEGIJIONO
Jika Anda mempunyai informasi mengenai buronan ini, Anda dapat menghubungi Hotline Kejaksaan Republik Indonesia di nomor di bawah ini : 021-819 6007
Copyright ©2011, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur